Abstract

Banyak kegiatan usaha atau jasa komersial di sekitar kawasan bandar udara menjadi dasar terbentuknya konsep/model kota bandara (airport city) yang merupakan embrio terbentuknya konsep aerotropolis. Konsep ini berkembang secara organik dan dimulai dari bandar udara itu sendiri, dimana bandar udara tak hanya sebatas sebagai pendukung kegiatan penerbangan. Lebih dari itu, ada berbagai jenis kegiatan bisnis lainnya, sehingga bandar udara dan wilayah sekitarnya merupakan kawasan komersial yang terintegrasi. Prinsip perencanaan aerotropolis meliputi struktur ruang wilayah, jarak, zonasi, tata guna lahan, peruntukan utama fungsi kawasan, penyediaan kawasan bisnis, integrasi, dan konektivitas. Dalam perencanaan aerotropolis diperlukan upaya koordinasi dengan para pihak untuk pengembangan terhadap tata guna lahan di sekitar bandar udara. Pendekatan konsep yang ditawarkan sebagai implementasi pengembangan aerotropolis adalah menyelaraskan konsep Aerotropolis ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Daerah; mengusulkan regulasi pendukung dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat dalam bentuk Peraturan Presiden mengenai Pengembangan Kawasan Aerotropolis sebagai payung hukumnya; membentuk Badan Hukum Pengelola Kawasan Aerotropolis dalam rangka pelayanan satu pintu manajemen bersama-sama dengan para pemangku kepentingan. [Implementation of Aerotropolis Interaction Concept Based Spatial in Indonesia] Many business activities or commercial services that are involved around the airport serve as the basis of the concept/model of airport city formation which is later become the embryo of the aerotropolis concept. This concept evolved organically and is started from the airport itself, where the airport is not only limited as a proponent of aviation activity. Moreover, there are various kinds of other business activities, so that the airport and the surrounding area constitute as an integrated commercial area. The principle of an aerotropolis planning includes the spatial structure, distance, zoning, land-use, area function main designation, providing business district, integration, and connectivity. The aerotropolis planning requires the coordination efforts from all stakeholders for the development of the land-use around the airport. The approach concepts that are offered as the implementation of aerotropolis development are aligning the concept of aerotropolis into the regional Spatial Plan and Detailed Spatial Plan; proposing the supporting regulations from Local Governments to Central Government in the form of Presidential Regulation as the legal aspect in regard to the development of aerotropolis region; forming the legal entity for managing aerotropolis area in order to serve the users and form the joint management together with the stakeholders. Document type: Article